Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi

Russel Butarbutar

Abstract


Offenses of corruption and crime that often occurs in the procurement of goods/services that are common construction in accordance with Act No. 31 of 1999 such is: a crime against the state financial harm to the law or abuse of power, bribery offense group, group evasion offense in the post, extortion offense in office, deeds offense, offense relating to an interest in the procurement, and gratification. That the Corporation could be required for Corporate Responsibilities when the corruption in the procurement of goods and services in the field of construction that we can see at verdict No. 04/Pid. Sus/2011/PT. BJM which have permanent legal force (inkrachtvan gewische). The above findings generated through normative research methods to approach the analysis of legal materials, either primary, ie Act No. 31 of 1999 jo . Act No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption, secondary legal materials, and tertiary legal materials.


Keywords


Accountability, Corporate, Corruption, Procurement, Construction

Full Text:

PDF

References


Adriano. (2013). Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Yuridika. Vol. 28, No 3, pp. 331-350.

Amirullah. (2012). Korporasi Dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Vol. 2, No. 2, pp. 139-160.

Arief, Barda Nawawi. (2006). Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Artikel, 6 Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, diunduh dari: http://acch. kpk. go. id/6-strategi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi, diakses.

Artikel, Dahlan Minta BUMN Jujur kepada KPK, Juli 2013, diunduh dari http://kpk. go. id/id/berita/berita-sub/1180-dahlan-minta-bumn-jujur-kepada-kpk.

Artikel, Gratifikasi=Suap, Agustus 2013, diunduh dari http://nasional. sindonews. com/read/2013/08/29/18/776765/gratifikasi-suap.

Artikel, Perbedaan Antara Suap dan Gratifikasi, Desember 2011, diunduh dari http://www. hukumonline. com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi.

Artikel, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, diunduh dari http://alvisyahrin. blog. usu. ac. id/2011/06/29/revitalisasi-kebijakan-pengelolaan-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup-nasional/.

Artikel, Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi melalui Kerjasama Internasional” diunduh dari http://www. hukumonline. com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.

Artikel“Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor”, 2013, diunduh dari http://www. hukumonline. com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor.

Atmasasmita, Romli. (2000). Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Hanafi, Muhammad Akbar, Dennis Oktafianto & Kidung Sadewa. (2015). Kejahatan Korporasi Dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Serambi Hukum. Vol. 09, No. 01, pp. 403-428.

http://accountability. humanitarianforumindonesia. org/LinkClick. aspx?fileticket=zBKg%2BoFPU0Q%3D&tabid=648&mid=1526.

http://elvandary. wordpress. com/2009/05/23/kebijakan-umum-pengadaan-barangjasa-pemerintah/.

http://khalidmustafa. info.

http://mizan. com/news_det/daftar-24-bumn-berpotensi-paling-korup. html,

http://nasional. kompas. com, disampaikan oleh Johan Budi tanggal15 September 2012 dalam pembahasan tindak pidana korupsi yang merugikan negara berkaitan dengan APBN/APBD . /Inilah. Lima. Tipe. Korupsi. di. Indonesia.

http://repository. ipb. ac. id/bitstream/handle/123456789/47386/BAB%20II%20Pendekatan%20Konseptual_%20I11iro. pdf?sequence=5.

http://www. bppk. depkeu. go. id/bdk/pontianak/index. php/home/10-umum/60-aspek-hukum-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah.

http://www. republika. co. id/berita/ekonomi/makro/13/08/22/mrx4ft-dahlan-iskan-koruptor-di-bumn-harus-dihancurkan.

http://www. tempo. co/read/news/2012/09/24/090431590/Mayoritas-Korupsi-dari-Pengadaan-Barang-Jasa.

Ibrahim, Johnny. (2011). Eksistensi Badan Hukum Di Indonesia Sebagai Wadah Dalam Menunjang Kehidupan Manusia. Law Review Vol. 11, No. 1, pp. 105-121.

Kamil, H. Ahmad dan M. Fauzan. (2004). Kaidah-Kaidah Hukum Yurispudensi. Jakarta: Kencana.

Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

Krismen, Yudi. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 1, pp. 133-160.

Lutfillah, Kiki. (2011). Kasus Newmont (Pencemaran Di Teluk Buyat). Jurnal Kybernan. Vol. 2, No. 1, pp. 17-28.

Muladi & Dwidja Priyatno, (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi dan Dwidja Priyatno. (1991). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Mulyadi, Lilik. (2007). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: PT. Alumni Bandung.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011, Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pope, J. (2003). Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Purba, Orinton. (2011). Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Putusan No. 04/PID. SUS/2011/PT. BJM tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Putusan No. 812/Pid. Sus/2011/PN. BJM tanggal 9 Juni 2011 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Sjahdeini, Sutan Rehmi. (2006). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Press.

Sjawie, Hasbullah F. (2013). ”Korupsi dan Tanggung Jawab Korporasi”, diunduh dari http://www. antikorupsi. org/id/content/korupsi-dan-tanggung-jawab-korporasi, diakses 09 Desember 2013.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2012). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, S. H dan R. Tjitrosudibio. (1980). KUH Perdata. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru.

Sudirman, Lu, & Feronica. (2011). Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Dan Korupsi Korporasi Di Indonesia Dan Singapura. Mimbar Hukum. Vol. 23, No. 2, pp. 237 – 429.

Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Suap;

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Yunara, Edi. (2005). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Citra Aditya Bandung.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.