Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Badan Legislasi DPR RI. (2016). Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Tahun 2015-2019. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.
Badrulzaman, Mariam Darus et. al. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Budiono, Herlien. (2011). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Fuady, Munir. (2015). Hukum Kontrak (Buku Kesatu). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Hernoko, Agus Yudha. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Miru, Ahmadi. (2011). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
Muhammad, Abdulkadir (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Muljadi, K. dan Gunawan Widjaja. (2014). Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Patrik, Purwahid. (1994). Dasar-dasar Hukum Perikatan. Bandung: CV Mandar Maju.
Rawls, John. (2011). Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166.
Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
Salim HS. (2015). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (Pre Flight Service) antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Soerodjo, Irawan. (2016). Hukum Perjanjian dan Pertanahan: Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Subekti, R. (1987). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
Subekti. (1992). Bunga Rampai Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
Widjaya, IG Rai. (2002). Merancang Suatu Kontrak (contract drafting). Jakarta: Percetakan KBI.
DOI: http://dx.doi.org/10.31479/jnk.v3i2.161
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Nuansa Kenotariatan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.